Kajati Sebut Ada 5 Orang Mengaku Pemilik Lahan dan Terima Uang

Sekretaris Front Aksi Mahasiswa Kalimantan Timur, Adhar, menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Kamis, 13 Agustus 2020. ACHMAD YUSUF/KATABORNEO.COM

SAMARINDA – KATABORNEO.COM
Front Aksi Mahasiswa Kalimantan Timur mengajukan keberatan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Lantaran Kejati Kaltim hanya menetapkan AA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp25 miliar di Kabupaten Kutai Timur. Proses hukum dugaan rasuah pada proyek pengadaan tanah untuk Pembangunan Sirkuit di Sangatta itu dinilai ada kejanggalan.

“Penyidik sudah menemukan fakta atau bukti bahwa tanah yang dibayar ganti ruginya tersebut adalah tanah negara. Tapi kok hanya AA yang dijadikan tersangka,” ungkap Sekretaris FAM Kaltim, Adhar, usai menyampaikan surat keberatan di Kejati Kaltim pada Kamis, 13 Agustus 2020.

Dijelaskannya, Kajati Kaltim Chairul Amir telah memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media pada Sabtu, 23 Mei 2020. Terkait kasus yang menggunakan dana dari APBD Kutim tahun anggaran 2020 dan 2012.

Dari penjelasan resmi itu, FAM Kaltim menyatakan keberataan atas pola penyidikan pada dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Penyidik dinilai harus menetapkan juga mereka yang terlibat langsung sebagai tersangka.

Antara lain, panitia pembebasan tanah, kepala desa, camat, serta penerima uang ganti rugi. “Mestinya mereka itu ditetapkan juga sebagai tersangka bersamaan dengan AA,” tegas Adhar.

Adhar menyatakan keberatan FAM Kaltim atas pola penanganan atau penyidikan seperti yang diperlihatkan. “Ini tidak fair. Terkesan sarat dengan kolusi antara penyidik dengan pihak-pihak yang seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

“Kami menuntut Pak Kajati agar menginstruksikan penyidik, untuk menetapkan juga pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengeluaran uang ganti rugi sebagai tersangka. Termasuk yang menerima uang ganti rugi,” imbuhnya.

Surat keberatan tersebut ditembuskan kepada Komisi Kejaksaan dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Penelusuran media ini, Chaerul Amir menerangkan jika tim penyidik menetapkan AA, mantan Pejabat Pemkab Kutim sebagai tersangka. Hal itu didasari pendalaman berdasarkan alur kasus yang diperkuat sejumlah bukti. Seperti SK Bupati Kutim, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Kuitansi serta dokumen lainnya.

Dijelaskan Chaerul, kasus ini sederhana. Yakni pengadaan tanah untuk pembangunan sirkuit balap di atas lahan milik negara. Tapi ada pembebasan tanah yang dibayarkan kepada sejumlah oknum yang dianggap sebagai pemilik.

“AA merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembebasan lahan sirkuit balapan yang berada di Batu Putih, Sangatta Utara ini. Tersangka ini dulunya kepala dinas pada saat proyek pengadaan lahan itu dilakukan pada tahun 2010 dan 2012,” bebernya.

Ditambahkan Chairul, ada lima orang yang mengaku memiliki tanah tersebut selain AA. Mereka semua sudah diperiksa dan mengakui menerima sejumlah uang untuk pembebasan lahan itu. “Yang jelas korupsi itu enggak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada keterkaitan lebih dari satu orang,” jelasnya seperti dikutip dari Kompas.

Tim Penyidik Kejati Kaltim pun tidak menemukan fisik bangunan sirkuit tersebut. Sehingga akan menyelidiki hingga ke kegiatan proyek tersebut.

Tersangka AA, dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU 10/2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukum maksimal 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. #Achmad Yusuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here