1.245 unit Roda 2 dan 37 unit Roda 4 Masih Menunggak

Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, mendampingi Kepala UPTD PPRD Kabupaten Kutai Barat, Ahmad Sarkawi dalam menjelaskan terkait pajak daerah kepada masyarakat Kecamatan Muara Pahu. SUNARDI/KATABORNEO.COM

KUTAI BARAT – KATABORNEO.COM
Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 menyebabkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Timur merosot. Khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor atau PKB. Setelah pembelian kendaraan bermotor atau ranmor menurun, tingkat kepatuhan membayar pajak pun ikut turun.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah atau PPRD Kabupaten Kutai Barat, Ahmad Sarkawi, PKB besar kontribusinya untuk PAD Kubar. Baik dari ranmor roda dua yang berjumlah 93.758 unit maupun 10.897 unit roda empat di Kubar. Belum lagi 2.908 unit roda dua dan 363 unit roda empat di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dijelaskannya, pada tahun 2019 ada 7.391 unit ranmor baru dengan pendapatan pajak mencapai Rp43.070.391.000. Tahun 2020 menurun dengan 4.827 unit ranmor baru dan pendapatan Rp32.449.658.000.

“Yang membayar pajak hanya 34.446 unit dengan pendapatan sebesar Rp29,9 miliar di tahun 2019. Lalu menurun hanya Rp29,02 miliar di tahun 2020 dengan 31.732 unit ranmor,” ungkap Ahmad Sarkawi dalam sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Muara Pahu pada Sabtu, 10 April 2021.

Kegiatan di BPU Kecamatan Muara Pahu tersebut diikuti 50 warga yang terdiri dari sejumlah kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama dan pengurus lembaga di kampung. Mereka menghadiri acara Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019. Perda ini tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Ahmad Sarkawi memaparkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Muara Pahu yang mencapai Rp368 juta. SUNARDI/KATABORNEO.COM

Ahmad Sarkawi memaparkan, PKB yang tercatat di wilayah Kecamatan Muara Pahu sendiri terdiri dari 2.188 unit roda dua dan 120 unit roda empat. Pokok PKB dihitung mencapai Rp750.210.060 dengan Pokok Bea Balik Nama senilai Rp1,3 miliar.

“Hingga 5 April 2021, masih ada 1.282 unit ranmor menyisakan tunggakan senilai Rp368.043.030. Terdiri dari 1.245 unit roda dua dan 37 unit roda empat,” ungkapnya dalam sosialisasi yang didampingi Anggota Komisi 3 DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.

Lebih jelas disampaikan Ahmad Sarkawi, nilai itu didapat dari rekapitulasi tunggakan yang mencapai Rp378.853.100 dari 1.265 unit roda dua dan 38 unit roda empat. Namun terhitung 5 April 2021, ada 20 unit roda dua dan 1 unit roda empat membayar senilai Rp10.810.070.

“Sebagai warga negara yang baik, harus taat pajak. Negara kita negara yang banyak bergantung pada sektor pajak. Beda seperti negara di Timur Tengah yang mengandalkan sumber daya alam,” ujarnya.

Ia menyinggung sebelumnya ada keringanan pokok pajak dan denda. Hanya saja, sejak akhir Maret 2021 sudah tidak berlaku lagi. Namun saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim memberikan keringanan pajak progresif sejak 5 April 2021 hingga 30 Juni 2021. “Pajak progresif memang kurang berpengaruh di Kubar, tapi ini lumayan. Yang berpengaruh di Balikpapan, Samarinda dan Kukar,” katanya.

Masyarakat Kecamatan Muara Pahu mendengarkan paparan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menjelaskan terkait pajak kendaraan bermotor. SUNARDI/KATABORNEO.COM

Ahmad Sarkawi selaku Ketua UPTD PPRD Kubar menyebut, ada lima macam pajak daerah. Yakni  PKB, Bea Balik Nama Kendaran Bermotor atau BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor atau PBBKB, dan Pajak Air Permukaan atau PAP serta Pajak Rokok.

PBBKB dan Pajak Rokok dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tiga lainnya dikelola UPTD yang berada di kabupaten dan kota. PKB disebut sebagai peluang untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Sebelumnya Ekti Imanuel mengatakan, sosialisasi diadakan agar masyarakat memahami peraturan tentang pajak daerah. Serta lebih taat dan sadar tentang pentingnya membayar pajak. “Adanya pemasukan daerah, akan berfungsi untuk pembangunan Kaltim yang lebih baik dan maju ke depannya,” imbuh Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Pahu, Abdul Fatah, berterimakasih dan berharap DPRD Kaltim terus menyampaikan informasi peraturan daerah kepada warga. Diakuinya, selama ini banyak perda terabaikan, karena dianggap biasa saja oleh masyarakat. “Kadang informasi terkait peraturan daerah terlambat sampai ke masyarakat. Meski saat ini komunikasi sudah lebih mudah dengan adanya jaringan telekomunikasi,” katanya. #Sunardi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here